A Secret Weapon For reformasi intelijen

A Secret Weapon For reformasi intelijen

Blog Article

Kehidupan bangsa Indonesia dewasa ini tengah menghadapi ancaman serius berkaitan dengan mengerasnya konflik-konflik dalam masyarakat, baik yang bersifat vertikal maupun horizontal.

Some jurist categorized this to be a lasting precedence underneath the doctrine of faste jurisprudence, which serves a relatively binding power. Other jurists On the flip side, nevertheless address this kind of precedence like some other precedence, i.e., as not obtaining any binding energy. They basically Use a persuasive power of precedence. Jurisprudences from your Supreme Court docket and the Constitutional Courtroom are released on the net. Jurisprudences of the Supreme Court which were commonly approved as long-lasting jurisprudences are offered on the internet in addition.

Peran untuk melakukan vaksinasi secara langsung ke masyarakat akan lebih tepat jika dilakukan oleh orang yang memang ahli di bidang kesehatan misalnya Kemenkes.

Undang-undang tersebut tidak mengatur bagaimana koordinasi antarkomunitas intelijen tersebut dalam memberikan produksi intelijen kepada presiden.

Syariah economic system itself has actually been mentioned and can be found in lots of portions of banking restrictions, notably Law No. seven Year 1992 on Banking as amended by Law No. 10 Yr 1998, which Plainly distinguishes regular banking and syariah banking. Another example of syariah law application will be the exclusive status of your Province of Nanggroe Aceh Darussalam. Underneath Regulation No. 11 12 months 2006 on Aceh Government, it's the only Province by which governance is founded, among the Other people, by Islamic concepts. The regulation also essential that syariah legislation be implemented in Aceh, which encompasses matters of relatives law, civil law, criminal law, court, education and learning, and many others, that will be even further regulated under Qanun Aceh. This regulation consequently supplied for Aceh to own a distinctive authorized system throughout the national lawful program.

’) or Dual-functionality of Armed Forces of your Republic of Indonesia which was delivered in 1958 and later on adopted through the Soeharto administration. This idea is a method for ABRI not to be less than civilian control, but concurrently not to dominate to ensure that it results in being a military services dictatorship. On seventeen October 1952, Nasution [and Basic Simatupang] mobilized their troops to encircle the Presidential palace to protest civilian interference in armed forces affairs, and aimed the cannon muzzle at the palace.

It lacked, even so, provisions for intelligence accountability and professionalism. For civil Modern society, the draft submitted for dialogue in parliament would have the same legitimacy as intelligence corporations and operations undertaken underneath authoritarian rule.

Kultur intelijen yang tertutup dan profesional juga perlu diperkuat. Pengawasan yang ketat terhadap BIN diperlukan untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan.

In recent years, Indonesia’s ranking on different human legal rights and rule of law indices has fallen. This is because of a lack of Local community participation in providing criticism and enter towards the administration of government, the 2013 Ormas Legislation plus the 2017 Perppu Ormas, harassment and intimidation of minority teams, along with the continuing criminalization of activists.

Patut disadari bahwa, gerakan-gerakan separatisme yang ada saat ini masih berakar pada motif-motif ekonomi yang awalnya berupa gagasan ketidakpuasan atas perekonomian daerah tertentu atas kebijakan pemerintah pusat. Hal ini, menjadi sorotan negara-negara tertentu yang kemudian dengan sengaja masih menyokong gerakan-gerakan separatisme, yang masih ada di Indonesia, baik dengan melalui penggalangan terhadap tokoh dan masyarakat lokal oleh lembaga swadaya masyarakat dari negara asing, atau mengakomodir upaya diplomatis aspiratif separatisme, terhadap negara kesatuan Republik Indonesia, di kancah internasional.

Intelijen Negara tidak mempunyai kewenangan hukum. Jika intelijen mempunyai informasi tentang suatu ancaman terhadap negara maka Intelijen Negara wajib untuk berkoordinasi kepada aparat keamanan untuk melakukan tindakan hukum.

Konflik kekerasan komunal merupakan konflik yang terjadi antara dua kelompok atau satu kelompok masyarakat diserang oleh kelompok lain, pengelompokan komunal bisa berdasarkan etnis, agama, kelas sosial, afiliasi politik atau hanya sekedar perbedaan kampung.

Dihadapkan oleh perubahan besar politik, ekonomi dan keamanan international yang tidak lagi menganut konsep bipolar, telah merubah potensi ancaman terhadap kepentingan nasional Indonesia. Hal ini tentunya menuntut intelijen Indonesia, sebagai pengemban fungsi deteksi dan cegah dini, mampu mengidentifikasi kerawanan dan ancaman terhadap kewibawaan kedaulatan negara secara Skilled, tanpa mengurangi prinsip-prinsip bekerja dalam diam.

Pendahuluan Sejak berakhirnya Perang Dingin, di mana ancaman non-tradisional lebih mengemuka ketimbang ancaman militer/tradisional, informasi intelijen menjadi lebih penting ketimbang persenjataan. informasi lebih lanjut Penting dipahami bahwa informasi intelijen adalah hasil antara. Hasil akhirnya adalah kebijakan. Suatu kebijakan akan semakin baik dan tepat, apabila mendapatkan masukan informasi intelijen yang baik pula-cepat dan tepat (velox et exactus). Informasi intelijen dapat dikatakan baik dan maksimal apabila proses penggalian informasinya berlangsung secara apik dengan informasi yang amat berharga, diolah kembali oleh analis intelijen yang amat ahli dan berpengalaman, diubah menjadi rekomendasi kebijakan yang amat singkat dan akurat, kemudian dijalankan oleh pengambil kebijakan secara tepat waktu dan tepat sasaran. Pengguna ataupengambil keputusan membutuhkan kualitas analisis intelijen yang baik, agar ia dapat membuat keputusan yang tepat, mempersiapkan kapabilitas dan sumberdaya nasional untuk menghadapi ancaman-ancaman tradisional dan non-tradisional.